REDAKSIPOLITIK.COM – Serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran membuat posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) dikritik untuk dievaluasi.
Sejumlah pihak telah mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali atau mengevaluasi keberadaan Indonesia dalam BoP di tengah konflik di Timur Tengah.
Posisi Indonesia menjadi rancu ketika Prabowo mengutarakan niatnya menjadi mediator antarpihak yang bertikai agar segera melakukan gencatan senjata.
Prabowo Siap Keluar dari BoP?
Menanggapi tekanan tersebut, Presiden Prabowo dalam keterangannya pasca beretemu sejumlah pihak seperti mantan presiden dan wapres terdahulu, mantan Menlu, Ketum Parpol hingga anggota Kabinet Merah Putih akhirnya buka suara.
Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Selasa (3/3/2026, Prabowo mengaku sedang menimbang dan siap mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi BoP yang diinisiasi AS.
“Iya (Presiden menyatakan siap mengevaluasi), dengan perkembangan-perkembangan terakhir ini, memang harus dievaluasi,” kata mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda usai pertemuan selama 3,5 jam itu, Selasa malam.
Hassan menuturkan, Kepala Negara juga membahas nasib BoP setelah serangan tersebut. Sebab, serangan AS dan Israel yang merupakan anggota BoP berpotensi melemahkan mandat BoP yang telah disusun.
“Kita bahas (BoP), tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BoP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu,” ucap dia melansir media online Kompas.
Baca Juga: Tegas, Surya Paloh Dukung Gelar Pahlawan Soeharto
Padahal, BoP dibentuk untuk menciptakan dan membangun perdamaian di kawasan. Misinya ditujukan untuk melancarkan gencatan senjata (ceasefire), memudahkan akses bantuan kemanusiaan, serta melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia tidak memungkiri, Indonesia memang perlu berhitung kembali atas keanggotaan BoP, termasuk rencana mengirim 8.000 tentara yang tergabung dalam ISF ke Palestina.
“Bisa potensi berhasilnya berkurang. Kita akan menilai, apakah dengan begitu kita akan terus patuh membayar. Yang kedua apakah penggelaran pasukan yang kita justru paling besar kita akan berhitung lagi,” ucap Hassan.
Lebih lanjut Hassan menyebutkan bahwa serangan Israel terhadap Iran memberikan kesan turunnya keberhasilan BoP.
Presiden Prabowo, kata Hassan, bahkan sempat membahas hal itu saat berkomunikasi dengan menelepon pemimpin-pemimpin lain, termasuk negara di Teluk Persia.
“Dari komunikasi beliau dengan para kepala negara lain, terus juga negara-negara OKI, kesan bahwa potensi BOP berhasil, menurun. Nah menurunnya berapa, kita lihat saja dengan perkembangannya,” jelas Hassan.
Baca Juga: Kisah Marsinah, Buruh Perempuan yang Diangkat Jadi Pahlawan Nasional
Hassan juga mengungkapkan, Presiden Prabowo tidak menutup mata atas desakan masyarakat yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Opsi keluar dari keanggotaan bahkan masuk dalam pembahasan, jika Dewan Perdamaian itu tidak menjalankan misinya.
“Itu dibahas tentang bahwa perang yang terjadi sekarang itu berpotensi melemahkan kemungkinan BOP berhasil, yaitu Presiden mengatakan kita akan menilai apakah sejauh mana BOP akan tetap menjalankan misinya. Kalau tidak ya kita keluar, itu sangat jelas beliau tidak menutupi,” kata Hassan.
Eks menlu era Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono ini menyebutkan, pengiriman pasukan akan dilakukan Indonesia setelah melihat efektivitas BoP.
“Beliau bicara (pengiriman pasukan). Tergantung pada BOP-nya dinilai akan efektif atau tidak, karena memang kontribusi kita juga paling besar, paling besar dalam artian suara kita menentukan kalau ada kontribusi 300 orang ya, itu sangat besar,” kata Hassan.
Aktivitas Indonesia di BoP Dihentikan Sementara
Di tengah wacana evaluasi keanggotan Indonesia di BoP, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pembicaraan dalam BoP sedang dihentikan sementara (on hold) usai memanasnya konflik di Kawasan Timur Tengah.
Sugiono menyampaikan ini saat merespons adanya desakan yang meminta Indonesia keluar dari BoP setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran.
“Ya ini sekarang pembicaraan BOP semuanya kan on hold ya. Semua apa namanya perhatian shifted (teralihkan) ke situasi di Iran gitu kan,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam.
Menurut Sugiono, Indonesia juga terus melakukan koordinasi dengan negara-negara di Timur Tengah soal Board of Peace.
Baca Juga: Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia
Pasalnya, sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace juga turut terdampak akibat eskalasi di Timur Tengah.
“Kalau masalah Board of Peace ya kita tetap juga sama teman-teman kita, konsultasi dan konsolidasi dekat gitu ya dengan rekan-rekan kita yang ada di Teluk gitu. Karena mereka juga, ya, mengalami diserang gitu. Karena mereka juga kan ada di BoP juga kan,” ucap Sugiono.
Ia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto turut melakukan komunikasi via telepon dengan negara-negara Teluk. Menurut Sugiono Prabowo sudah melakukan komunikasi dengan mayoritas pimpinan Negara Teluk.
“(Semua) Sudah telepon, yang masih menunggu waktunya mungkin MBS. Yang lain sudah,” kata dia.
Hanya saja, Sugiono tak mengungkap isi pembicaran telepon karena bersifat komunikasi antara kepala negara.
“Ya komunikasinya ya komunikasi antar pimpinan ya,” tutur dia.
Masyarakat Sipil Kritik Kebijakan Internasional Indonesia
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi yang menyoroti sejumlah kebijakan internasional pemerintah Indonesia yang dinilai bermasalah. Koalisi tersebut terdiri dari puluhan akademisi, budayawan, aktivis, serta berbagai lembaga dan organisasi.
Mereka menyusun petisi untuk merespons empat isu utama yang tengah berkembang, yakni perjanjian dagang RI–AS, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), rencana pengiriman TNI ke Gaza, serta serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dalam petisi itu, mereka bahkan mengubah akronim Board of Peace menjadi Board of War.
“Kami menilai serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran telah melanggar hukum internasional (Piagam PBB) dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi ‘Board of War’ karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” demikian tertulis dalam petisi tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksipolitik.com, Minggu (1/3/2026) malam.
Mereka juga menilai Ketua BoP yang seharusnya menjaga perdamaian sesuai piagam organisasi justru bertindak bertentangan dengan prinsip tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Indonesia dinilai sudah sepatutnya mempertimbangkan untuk menarik diri dari BoP.*
