REDAKSIPOLITIK.COM – Pagi itu, rel-rel mengkilap Kereta Cepat Whoosh masih berdenyut di antara kabut Tegalluar.
Kereta meluncur 350 km/jam, tapi di balik kecepatan itu, ada suara gemuruh lain: bisik-bisik korupsi yang kini mengguncang Rp118 triliun anggaran negara.
Liputan investigasi ini bukan sekadar angka, tapi kisah manusia, ambisi, dan jebakan utang yang terlalu berat untuk dipikul rakyat.
Dan di inti badai itu, kronologi mark-up yang terurai seperti rel kereta yang bengkok: dimulai dari ambisi manis, berbelok ke keputusan gelap, hingga pembengkakan biaya yang kini jadi bom waktu.
Awal Mula Masalah Kereta Cepat Whoosh
Semuanya bermula dari sebuah keputusan mendadak di Istana Negara, September 2015. Jepang sudah siap dengan tawaran pinjaman 0,1% tanpa jaminan pemerintah, biaya per kilometer hanya US$17-18 juta—standar proyek serupa di Tiongkok.
Tapi tiba-tiba, China masuk, dengan bunga 2% yang melonjak jadi 3,4% untuk cost overrun.
“Keputusan itu bukan untuk rakyat, tapi untuk elite,” kata Ubedilah Badrun, analis politik, kepada Tempo.co (14 Oktober 2025).
Tahun itu, Menteri BUMN Rini Soemarno ngotot pilih China meski Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak mentah-mentah.
“Ini bakal tidak bisa dibayar,” tegas Jonan, seperti diceritakan Anthony Budiawan, ekonom, kepada Monitor Indonesia (27 Oktober 2025).
Perdebatan sengit itu jadi titik nol. Kontrak ditandatangani, tapi benih mark-up sudah tertanam.
Biaya Pembangunan Kereta Cepat Membengkak
Lompat ke Januari 2016, Presiden Joko Widodo meletakkan batu pertama di Tegalluar. Estimasi biaya saat itu Rp70-86 triliun, atau US$5,5 miliar, untuk 142 km rel—tanpa APBN, katanya.
Perpres No. 3/2016 menyatakan jelas: “Pendanaan dan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dilaksanakan tanpa menggunakan anggaran APBN dan/atau tanpa jaminan Pemerintah,” kutip Wikipedia (28 Oktober 2025).
Tapi realitas lain. Pada 2017, di Beijing, Jokowi dan Xi Jinping saksikan Facility Agreement dengan China Development Bank (CDB). Utang awal US$4,55 miliar, tapi desain revisi mulai menggerogoti: lahan sulit digusur, terowongan lebih panjang, biaya per km mulai naik diam-diam.
Konstruksi pecah tanah Agustus 2018, tapi badai datang. Pandemi Covid-19 hantam 2020, kurs rupiah anjlok, inflasi material meledak.
Cost overrun mulai tercium, tambahan US$1,2 miliar (Rp19,5 triliun) untuk “penyesuaian desain, akuisisi lahan, dampak pandemi, dan fluktuasi nilai tukar,” jelas Kompas.id (2 November 2025).
Pada Februari 2023, Indonesia-China sepakat. Utang naik jadi US$5,45 miliar, total proyek US$7,27 miliar atau Rp118 triliun.
“Ini swelling costs Rp18,2 triliun,” ungkap VOI.id (tahun 2023, diakses 2025).
Biaya per km? Melonjak ke US$52 juta—tiga kali lipat dari China.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” tanya Mahfud MD dalam video YouTube pribadinya, seperti dikutip CNN Indonesia (14 Oktober 2025).
Utang Mulai Hantui Negara
Oktober 2023, Whoosh diresmikan Jokowi di Halim. Kereta meluncur, tapi kerugian langsung datang: hanya 5,8 juta tiket terjual tahun pertama, rugi Rp4,195 triliun per Juni 2025, seperti laporan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke Kompas.com (3 November 2025).
Utang CDB menggunung, Rp1,2 triliun bunga per tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudha tegas menolak subsidi via APBN.
“PSO bukan solusi,” katanya kepada Bisnis Indonesia (5 November 2025).
Tapi Danantara, badan pengelola investasi negara, memberi sinyal lain: APBN mungkin terpaksa ikut bayar, seperti ditegaskan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Gelora.co (4 November 2025).
Pemicu ledakan? 14 Oktober 2025, Mahfud MD buka suara lagi.
“Biaya per km di China US$17 juta, tapi di Indonesia jadi US$52 juta. Itu mark-up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” tegasnya via YouTube, seperti dilansir Republika.co.id (27 Oktober 2025).
KPK Buka Opsi Penyelidikan Kereta Cepat
KPK gerak cepat: sejak awal 2025 sudah selidiki berdasarkan intelijen, tapi kini naik tahap penyelidikan penuh. Pada 16 Oktober, mereka imbau Mahfud lapor resmi.
“Buang-buang waktu,” jawab Mahfud, tapi siap jadi saksi, kutip Kompas.id (27 Oktober 2025).
Di markas KPK, suasana tegang. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menatap kamera dengan dingin.
“Kalau tak ada bukti, selesai. Tapi kalau ada, Presiden Prabowo akan terima—sesuai Asta Cita ke-7 soal pemberantasan korupsi,” ujarnya kepada Kompas.com (20 Oktober 2025).
Di lantai bawah, Plt Deputi Penindakan Asep Guntur Rahayu menambahkan, “Modusnya masih didalami,” seperti dilansir Detik.com (21 Oktober 2025).
Fokus? Penggelembungan konstruksi, lahan, rangkaian kereta—dan kartel tender, endus KPPU sejak Desember 2024.PT KAI, pemegang saham mayoritas via PSBI, siap bantu.
Dirut Bobby Rasyidin bilang, “Kami siap suplai data dan beri kesaksian,” kepada Kompas.com (3 November 2025).
Tapi di DPR, suara lantang bergema. “KPK jangan pandang bulu. Seret pelaku ke pengadilan,” kata Anggota Komisi III Abdullah kepada Republika (3 November 2025).
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menambahkan, “Ini pemufakatan jahat klasik: mark-up untuk bagi hasil,” seperti dikutip Suara.com (18 Oktober 2025).
Prabowo Siap Tanggung Jawab
Dan tiba-tiba, pada 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto muncul di depan wartawan. Wajahnya tenang, tapi nada suaranya berat.
“Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab semuanya,” katanya, seperti direkam BBC News Indonesia (4 November 2025).
Pernyataan itu langsung memicu badai.
“Seolah menutupi korupsi rezim sebelumnya,” tulis jurnalis BBC dalam analisisnya. Analis Ichsanuddin Noorsy menambahkan, “Bau korupsinya menyengat,” kepada BBC News Indonesia (5 November 2025).
Harapan Berantas Dugaan Korupsi di Kereta Cepat
Prabowo klaim bayar utang dari uang koruptor yang dikembalikan, tapi publik ragu: “Prabowo ambil alih tanggung jawab kereta cepat, tapi bayar pakai APBN. Lantas bagaimana dengan dugaan mark-up dan korupsi?” tanya @thestanceid di X (6 November 2025).
Malam itu, di sebuah warung kopi dekat Stasiun Halim, seorang masinis Whoosh yang enggan disebut namanya menatap rel kosong.
“Kereta ini cepat. Tapi ke mana arahnya? Dari 2015 sampai sekarang, biaya bengkak, utang numpuk—siapa untung?” tanyanya pelan.
Di luar, plang bertuliskan Whoosh – Keajaiban Indonesia berkilau di bawah lampu neon. Tapi di balik kilau itu, ada bayang-bayang Rp118 triliun yang belum terjawab: dugaan mark-up yang lahir dari keputusan elite, tumbuh di pandemi, dan meledak di meja KPK. Ini bukan akhir cerita.
KPK masih menggali, memanggil saksi dari KCIC dan BUMN. Rakyat masih menunggu. Dan di ujung rel, keadilan—atau kehancuran—menanti.
Apakah Prabowo benar-benar tanggung jawab, atau ini sekadar pelindung bagi masa lalu? Waktu akan jawab, tapi kronologi mark-up ini sudah jadi pelajaran pahit: kecepatan tak selalu bawa kemajuan, jika relnya bengkok dari awal.*
Tim Investigasi Redaksi Politik | Sumber: Wawancara, dokumen KPK, arsip media nasional, dan pantauan X real-time.
