REDAKSIPOLITIK.COM – Konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang meletus sejak akhir Februari 2026 telah mengguncang stabilitas global.
Serangkaian serangan udara dan rudal gabungan AS-Israel menargetkan fasilitas militer, program nuklir, serta infrastruktur Iran, direspons Teheran dengan serangan balik terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz, negara-negara Teluk, serta upaya penambangan laut.
Akibatnya, harga minyak dunia melonjak tajam, ancaman krisis energi melanda Asia, dan ribuan nyawa melayang, termasuk korban sipil di Iran.
Komitmen Politik Luar Negeri Indonesia Diuji
Situasi ini bukan sekadar perseteruan regional, melainkan ancaman nyata bagi perdamaian dunia yang rentan.
Di tengah eskalasi tersebut, Indonesia kembali diuji komitmen politik luar negerinya yang bebas-aktif.
Pemerintah Prabowo Subianto telah mengambil sikap yang tepat: menyesalkan kegagalan perundingan nuklir AS-Iran di Jenewa, menyerukan seluruh pihak menahan diri, menghentikan serangan, serta mengedepankan dialog dan diplomasi.
Presiden Prabowo bahkan secara terbuka menyatakan kesiapan memfasilitasi mediasi, termasuk siap bertolak ke Teheran jika disetujui kedua belah pihak.
BACA JUGA: Buka Opsi Berdamai, Iran Beri Tiga Syarat untuk AS
Kemlu RI juga tegas meminta AS-Israel menghentikan agresi terhadap Iran sekaligus mengingatkan Iran agar tidak menyerang negara tetangga di Teluk. Ini adalah posisi netral yang konsisten dengan prinsip non-alignment.
Namun, sikap ini tidak lepas dari tekanan domestik. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) yang digagas AS kini menjadi sorotan tajam.
Protes dari kalangan akademisi, kelompok Islam, dan anggota DPR menuntut Indonesia keluar dari forum tersebut karena dianggap menggerus kredibilitas netralitas kita.
Pembahasan BoP memang telah ditunda akibat konflik ini, tetapi kritik tetap bergema: bagaimana Indonesia bisa menjadi mediator yang dipercaya jika terlihat “terlalu dekat” dengan satu pihak?
Pandangan Redaksi Politik
Kami menilai, sudah saatnya Indonesia mereview keanggotaan BoP secara menyeluruh. Netralitas bukan komoditas yang boleh dikompromikan demi hubungan bilateral apa pun.
Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat untuk berperan lebih aktif. Sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, anggota OKI, dan pelaku Gerakan Non-Blok, Jakarta memiliki bargaining power yang unik.
Hubungan baik dengan Iran (melalui kerjasama ekonomi dan budaya) serta Amerika Serikat (melalui perdagangan dan investasi) menjadikan kita jembatan yang kredibel, bukan pihak yang berpihak.
Adapun solusi diplomatik yang paling realistis dan konkret yang dapat dilakukan Indonesia sekarang adalah sebagai berikut:
BACA JUGA: Respon Serangan ke Iran, Prabowo Pertimbangkan untuk Keluar dari BoP
Perkuat Inisiatif Mediasi Langsung
Presiden Prabowo dapat mengusulkan forum mediasi tripartit Indonesia-Oman-PBB. Oman telah terbukti berhasil memfasilitasi dialog AS-Iran di masa lalu.
Indonesia bisa menjadi tuan rumah atau koordinator, dengan agenda utama: gencatan senjata segera, penghentian penambangan Selat Hormuz, dan pembukaan kembali jalur perundingan nuklir yang komprehensif.
Dorong Resolusi Multilateral di PBB dan OKI
Indonesia harus memimpin resolusi darurat di Dewan Keamanan PBB yang menuntut penghentian penggunaan kekerasan dan penghormatan kedaulatan negara.
Di OKI, Jakarta dapat menggalang dukungan negara-negara Muslim untuk mendorong Iran kembali ke meja perundingan, sambil menekan AS-Israel agar menghindari eskalasi lebih lanjut.
Reformulasi Board of Peace atau Keluar Jika Diperlukan
Jika BoP terus dianggap sebagai alat satu pihak, Indonesia harus berani keluar demi menjaga independensi. Ini bukan langkah mundur, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi sebagai mediator netral.
Setelah keluar, Indonesia dapat mengusulkan forum perdamaian alternatif yang lebih inklusif, melibatkan negara-negara Teluk dan Cina-Rusia sebagai penyeimbang.
Perlindungan WNI dan Stabilitas Ekonomi
Segera tingkatkan evakuasi WNI dari Iran dan negara Teluk yang terdampak. Secara paralel, percepat diversifikasi sumber energi dan cadangan minyak nasional agar Indonesia tidak terlalu tergantung pada Selat Hormuz yang kini lumpuh.
Diplomasi Publik dan Kemanusiaan
Kirim bantuan kemanusiaan ke korban sipil di Iran dan negara Teluk. Ini bukan hanya kewajiban moral, tapi juga investasi soft power yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara cinta damai.
Konflik AS-Iran menunjukkan kepada kita bahwa perang tidak pernah menyelesaikan masalah; ia hanya menciptakan luka baru dan krisis global. Indonesia tidak boleh menjadi penonton pasif.
Dengan mempertahankan prinsip bebas-aktif, menjaga netralitas yang kredibel, serta mengambil inisiatif mediasi konkret, kita bisa menjadi aktor yang menentukan arah perdamaian di Timur Tengah.
Sejarah mencatat, negara besar bukan yang paling kuat senjatanya, melainkan yang paling bijak dalam diplomasinya.
Saatnya Indonesia meneguhkan peran itu. Perdamaian bukan mimpi – ia adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita.*
