REDAKSIPOLITIK.COM – Kasus dugaan ijazah Palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) memasuki babak baru setelah Rismon Sianipar membuat pengakuan mengejutkan.
Ahli forensik digital itu mendadak mengakui bahwa hasil penelitiannya keliru dan menyebutkan sebenarnya ijazah Jokowi asli.
Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Balige Academy pada Rabu (11/3/2026), Rismon mengutarakan pengakuannya secara terbuka hingga membuat publik gempat.
Rispon Sianipar Diduga Takut Ditangkap
Di tengah gejolak yang ditimbulkan akibat pengakuannya, seorang podcaster sekaligus pengelola YouTube Sentana TV, Mikhael Sinaga mengungkapkan fakta sebaliknya.
BACA JUGA: Indonesia dan Diplomasi Bebas Aktif di Tengah Badai Konflik AS-Iran
Mikhael mengatakan Rismon sempat mengutarakan ketakutannya bakal ditangkap sebelum acara bedah buku Gibran End Game di Bandung, Jawa Barat.
Rismon disebut menjadi salah satu tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah Jokowi. Ia masuk dalam satu klaster bersama tersangka lain yakni pakar telematika Roy Suryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa.
“Beberapa minggu yang lalu memang sudah ada tanda-tanda saat bedah buku (Gibran End Game) bersama Pak Rizal (Fadillah, tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi) di Bandung.”
“Malam sebelumnya, Bang Rismon itu memang takut mau ditangkap. Ada isulah, tapi entah isu dari mana,” katanya dikutip dari YouTube Sentana TV, Kamis (12/3/2026).
Rismon Sianipar Minta Bertemu Jokowi
Setelah itu, Mikael menyebut Rismon meminta tolong kepadanya agar dibuatkan surat yang ditujukan kepada Jokowi.
Dalam surat tersebut, Rismon meminta agar bisa bertemu Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Adapun maksud pertemuan itu membicarakan kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.
“Kami selaku perwakilan tim manajemen buku Gibran End Game karya Rismon Hasiholan Sianipar dengan ini mengajukan pertemuan ke kediaman Bapak Joko Widodo.”
BACA JUGA: Selidiki Dugaan Korupsi Ridwan Kamil, KPK Buka Opsi Panggil Aura Kasih
“Adapun silaturahmi ini bertujuan untuk mendiskusikan polemik yang berkepanjangan dan menyita perhatian publik sekian lama serta meluruskan hal-hal yang ada di buku ini langsung ke sumbernya, yaitu Bapak Joko Widodo,” katanya saat membacakan surat tersebut.
Mikael mengatakan tulisan surat tersebut lantas dikirimkan kepada Rismon melalui pesan singkat sebelum dikirimkan kepada Jokowi.
Setelah itu, Rismon lantas menyetujuinya dan meminta agar langsung dikirimkan ke mantan Wali Kota Solo tersebut.
“Itu saja di-print langsung tanda tangani. Suratnya sudah cukup seperti itu, cukup nggak ada yang mau lae (saya) koreksi. Jokowi nggak suka surat panjang, dia nggak suka baca,” kata Mikael membacakan balasan dari Rismon.
Namun, Mikael mengatakan surat tersebut berujung tidak dikirimkan kepada Jokowi setelah dirinya meminta pendapat dari berbagai pihak.
Rismon Sianipar Minta Maaf pada Jokowi
Sebelumnya, Pakar forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar sudah meminta maaf kepada mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya atas tudingan ijazah palsu.
“Melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi terkait dengan temuan-temuan saya yang baru saya umumkan tadi,” kata Rismon dalam video klarifikasi di kanal Balige Academy, Rabu, (11/3/2026).
Rismon mengakui ada kesalahan yang diperbuatnya ketika meneliti keaslian ijazah Jokowi. Kesalahan itu akhirnya dikoreksi Rismon.
BACA JUGA: Buka Opsi Berdamai, Iran Beri Tiga Syarat untuk AS
“Ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi, maupun resolusi pada data yang saya uji,” ujar Rismon yang saat ini menjadi tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Menurut Rismon, sebagai peneliti yang bertanggung jawab atas kebenaran ilmiah, dia mengakui ada kekeliruan yang dilakukannya ketika meneliti ijazah S-1 Jokowi.
“Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini.”
Kemudian, dia menyatakan dokumen ijazah Jokowi yang diunggah oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama di media sosial memang autentik atau asli.
Tanggapan Pendukung Jokowi
Projo, organisasi pendukung Jokowi, meyakini Jokowi akan memaafkan Rismon yang berulang kali menuding ijazah Jokowi palsu.
“Saya yakin secara pribadi Pak Jokowi pasti memaafkan Rismon yang sudah menyatakan permintaan maafnya kepada Pak Jokowi melalui video,” kata Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik melansir Tribunnews, Kamis, (12/3/2026).
Meski demikian, Freddy mengingatkan bahwa kasus tudingan ijazah palsu sudah menjadi permasalahan hukum dan disorot masyarakat tanah air selama lebih dari setahun belakangan.
“Kerusakan yang ditimbulkan oleh tuduhan dan fitnah Rismon dkk. ini sudah sangat banyak dan fatal, harusnya ruang publik kita dipenuhi dengan diskusi yang membangun, malah disibukkan membahas fitnah mereka selama 1 tahunn lebih. Apakah cukup dengan permintaan maaf Rismon, masalah hukum bisa berhenti dengan RJ (restorative justice)?” ucap Freddy.
Keterangan Polda Metro Jaya
Sebelumnya, berdasarkan keterangan Polda Metro Jaya, Rismon memang mengajukan permohonan RJ kepada penyidik.
RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan dialog, mediasi, serta upaya pemulihan hubungan antara pelaku dan pihak yang dirugikan.
“RJ itu pemulihan keadaan korban (Pak Jokowi) kepada keadaan semula, sedangkan kita lihat framing di media masih banyak yang mengatakan bahwa RJ yang dilakukan Rismon ini adalah upaya pecah belah Pak Jokowi, Pak Jokowi takut perkara ini sampai ke persidangan,” kata Sekjen Projo itu.
BACA JUGA: Respon Serangan ke Iran, Prabowo Pertimbangkan untuk Keluar dari BoP
Freddy merasa satu-satunya cara mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa ijazah Jokowi asli adalah melalui proses hukum setidaknya sampai putusan pengadilan tingkat pertama. Lewat proses itu, masyarakat bisa melihat pembuktian di pengadilan.
Dia mengklaim Jokowi sejak awal tidak mencari siapa yang kalah atau menang. Yang diinginkan Jokowi, menurut Freddy, adalah agar ruang publik Indonesia tetap berbasis fakta.
“Bayangkan saja kalau ruang publik dipenuhi dengan tuduhan tuduhan tanpa fakta dan bukti, hanya atas nama kebebasan berpendapat, akademis/ilmiah versi sendiri, kemudian ketika diproses hukum menyatakan itu kriminalisasi, maka ruang publik kita akan menjadi rusak, dan publik tidak akan pernah mendapatkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya,” kata dia menjelaskan.*
