REDAKSIPOLITIK.COM – Pagi itu, di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran Bekasi, salah satu rakyat Indonesia yang bekerja sebagai buruh pabrik bernama Pak Slamet membuka dompetnya.
Di dalamnya hanya tersisa Rp 75 ribu—cukup untuk beli beras 5 kg dan minyak goreng. Ia baru saja pulang kerja shift malam, kakinya pegal, matanya merah.
Tapi yang membuat dadanya sesak bukan capek tubuh, melainkan berita di ponselnya: DPR menyetujui tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan untuk anggotanya.
“Gaji saya sebulan cuma Rp 4,8 juta, Pak,” katanya pada tetangga, suaranya bergetar.
“Itu tunjangan mereka satu bulan. Satu bulan, Pak. Bukan gaji.”
Di saat yang sama, di Senayan, seorang anggota DPR dari fraksi besar tersenyum lebar saat rapat Komisi II.
“Inflasi naik, standar hidup harus disesuaikan,” katanya, sambil menandatangani dokumen.
Di luar gedung, rakyat seperti Pak Slamet hanya bisa menatap layar ponsel, menelan pil pahit bernama ketidakadilan.
Dari Janji Kampanye ke Mobil Listrik Rp 2,1 Miliar
Empat tahun lalu, saat kampanye, anggota DPR yang sama itu berdiri di atas mobil pikap, mikrofon di tangan, berteriak di hadapan ribuan warga:
“Kami akan hidup sederhana! Tidak ada lagi mobil mewah dinas! Setiap rupiah akan kami pertanggungjawabkan!” Sorak sorai membahana.
Warga desa mempercayainya. Mereka mencoblos dengan harapan. Kini, di garasi DPR, 575 mobil listrik senilai Rp 2,1 miliar per unit mengkilap di bawah lampu neon. Total Rp 1,2 triliun.
Uang itu, jika dialihkan, cukup untuk membiayai beasiswa penuh bagi 24.000 anak petani selama empat tahun kuliah. Tapi pilihan DPR jelas: kenyamanan pribadi di atas mimpi anak desa.
Sore harinya, di sebuah desa di Cianjur, seorang ibu bernama Bu Nani menangis di depan rumah kontrakannya yang bocor. Atap sengnya berlubang, air hujan menetes ke kasur anaknya yang demam.
“Kalau DPR mau, uang mobil dinas itu bisa bantu bikin atap layak buat ratusan keluarga seperti kami,” katanya pada wartawan. Tapi suaranya tak pernah sampai Senayan.
Kunjungan Kerja: Liburan Berbayar Rakyat
Di Bali, sebuah hotel bintang lima menjadi saksi kunjungan kerja DPR bertajuk “Revisi UU Minerba”. Tiket bisnis class, kamar suite, makan malam seafood—semua ditagihkan ke APBN.
Total anggaran kunker 2026: Rp 1,8 triliun. Naik 12 persen dari tahun ini.
Hasilnya? Laporan setebal lima halaman, foto selfie di pantai, dan rekomendasi yang tak pernah jadi undang-undang. ICW mencatat: 70 persen kunker DPR 2024-2025 tak menghasilkan apa-apa. Hanya jejak karbon dan tagihan rakyat.
Di saat yang sama, di sebuah kampung di Lombok, seorang petani bernama Pak Muis kehilangan sawahnya karena banjir. Ia menunggu bantuan pemerintah. Yang datang bukan anggota DPR, tapi relawan PMI dengan perahu karet.
“Mana wakil rakyat kami?” tanyanya. Jawabannya: sedang “kunker” di hotel ber-AC.
Angka yang Menyakitkan, Luka yang Nyata
Bayangkan ini: Rp 345 miliar setahun untuk tunjangan rumah 575 anggota DPR. Uang itu cukup untuk mengoperasikan 1.150 puskesmas selama setahun.
Rp 1,2 triliun untuk mobil listrik. Bisa membangun 900 sekolah dasar di daerah tertinggal.
Rp 1,8 triliun untuk kunker. Cukup untuk subsidi beras bagi 10 juta keluarga miskin selama setahun.
Angka bukan sekadar data. Ia adalah darah, keringat, air mata. Ia adalah anak yang tak bisa sekolah karena orang tuanya memilih beli beras daripada buku. Ia adalah ibu yang menahan lapar agar anaknya bisa makan.
Saatnya Turun dari Menara Gading
Kami tidak meminta anggota DPR hidup miskin. Kami meminta kepekaan. Batalkan kenaikan tunjangan rumah. Gunakan uang itu untuk beras murah. Hapus mobil dinas mewah. Naik angkutan umum seperti PNS lain.
Audit setiap kunker. Tagih produk legislasi, bukan foto selfie. Potong gaji DPR 20 persen. Serap ke program makan siang gratis yang terancam gagal.
Rakyat tidak butuh wakil yang “mewakili” dari balik kaca mobil listrik. Rakyat butuh wakil yang turun ke lumpur banjir, duduk di warung kopi saat harga cabai melonjak, mendengar jeritan ibu hamil yang tak mampu bayar RSUD.
Tahun 2025 ini, ingatkan DPR: kursi di Senayan bukan takhta. Ia adalah amanah. Jika amanah dikhianati, rakyat punya hak mencabutnya—lewat suara, lewat gerakan, lewat pemilu berikutnya.
DPR yang melukai hati rakyat bukan lagi wakil rakyat. Ia adalah parasit negara. Bagikan cerita ini. Tag anggota DPR Anda. Tanyakan: “Mana hati nurani Anda?”*
Oleh: M. Naufal Qodari (Aktivis)
