REDAKSIPOLITIK.COM – Usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) kini menjadi pusat perdebatan dalam pusaran politik Indonesia.
Perdebatan bermula ketika Kementerian Sosial mengeluarkan daftar 40 nama tokoh berjasa tahun ini di mana di dalamnya terdapat nama Soeharto dan Gus Dur.
Meski demikian, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada kedua tokoh tersebut tak hanya memicu dukungan hangat dari kalangan elite seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Gerindra, tapi juga membuka luka lama peristiwa berdarah 1965.
Seperti pisau bermata dua, inisiatif ini mengajak bangsa merefleksikan jasa para pemimpin masa lalu, stabilitas ekonomi Orde Baru hingga visi pluralisme Gus Dur, sambil menghadapi tudingan genosida yang masih bergema,
Hal tersebut makin diperparah ketikda Fadli Zon dengan tegas membantah keterlibatan Soeharto pada peristiwa berdarah 1965 hingga sebuah pertanyaan muncul: Apakah ini momentum rekonsiliasi nasional, atau sekadar manuver politik untuk mengubur dosa sejarah?
Dukungan dengan Catatan dari Jokowi
Presiden Jokowi pada Rabu (6/11) secara tegas dan terbuka menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional terhadap Soeharto dan Gus Dur.
Dalam konteks proses panjang yang melibatkan tim pakar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), terdiri dari sejarawan, tokoh agama, akademisi, aktivis, dan Kemensos, Jokowi menekankan esensi demokrasi yang penuh pro-kontra.
“Ya, setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara dan kita semuanya harus menghargai itu,” ujarnya dengan nada bijak.
“Setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan,” tambah Jokowi sekaligus mengingatkan.
Ia bahkan menggemakan falsafah Jawa kuno, mikul dhuwur mendhem jero—junjung tinggi kebaikan, pendam kekurangan—sebagai panduan menghormati warisan pemimpin sebelumnya. Bagi Jokowi, ini bukan sekadar formalitas.
Gerindra Ingatkan Peran Soeharto dan Gus Dur Saat Jadi Presiden
Tak lama setelah Jokowi angkat bicara, Partai Gerindra sebagai pendukung utama pemerintahan Prabowo—langsung menyuarakan solidaritas melalui Sekretaris Jenderalnya, Sugiono, pada Kamis malam (7/11).
“Keduanya menurut kami merupakan pemimpin yang berhasil dan memiliki jasa-jasa yang besar terhadap Republik Indonesia,” tegas Sugiono, menjadikan dukungan ini sebagai pernyataan politik yang strategis.
Bagi Gerindra, Soeharto bukan hanya arsitek pembangunan, tapi juga penjaga stabilitas nasional yang jasanya masih dirasakan masyarakat hingga kini.
Ia soroti pencapaian Orde Baru yaitu infrastruktur megah, pendidikan massal, program transmigrasi yang meratakan pembangunan, serta ketahanan pangan yang menjadikan Indonesia macan Asia di panggung global.
“Secara ekonomi juga pada saat itu kita dianggap sebagai satu negara yang besar, kita diperhitungkan sebagai macan Asia dan itu merupakan menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis,” kata Sugiono.
Sugiono juga menambahkan bahwa banyak pemimpin saat ini lahir dari kerja keras Soeharto.
Sementara itu, Gus Dur dipuji sebagai visioner yang menjaga keutuhan NKRI pasca-gejolak daerah di akhir Orde Baru.
“Beliau seorang yang visioner yang berpikir jauh ke depan bagaimana bisa membangun dan menyatukan seluruh komponen masyarakat sehingga kesatuan negara Indonesia ini terjaga,” puji Sugiono.
Ia menyoroti komitmen Gus Dur pada demokrasi, pluralisme, dan keberagaman—nilai yang kini jadi perekat bangsa di era pasca-reformasi.
Dukungan Gerindra ini tak lepas dari konteks politik. Sebagai partai berbasis nasionalis, ini seolah memperkuat narasi pemimpin sukses yang selaras dengan citra Prabowo, sambil menjembatani generasi muda dengan sejarah Orde Baru.
Bantahan Fadli Zon dan Kritik Masyarakat Sipil
Namun, di balik dukungan itu, bayang-bayang masa lalu muncul ganas. Fadli Zon, Menteri Kebudayaan yang juga politikus senior Gerindra, menjadi garda terdepan pembela Soeharto dengan pernyataan provokatif pada pagi hari yang sama (6/11).
Menanggapi tudingan bahwa Soeharto terlibat dalam genosida 1965 atau pembantaian massal terhadap ribuan yang dituduh afiliasi PKI pasca-G30S, Fadli dengan lantang membantah.
“Enggak pernah ada buktinya kan. Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu” ujarnya.
“Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data gitu. Ada enggak? Enggak ada kan?” ucapnya lantang menantang para kritikus.
Bagi Fadli, proses GTK yang melibatkan pakar multidisiplin sudah memenuhi syarat, dan tudingan genosida hanyalah narasi tanpa dasar.
Antara Rekonsiliasi dan Risiko Polarisasi
Dengan polemik yang cukup pelik tersebut, mari bayangkan sejarah Indonesia sebagai novel epik yang bab-babnya penuh darah, keringat, dan air mata.
Soeharto, sang “Bapak Pembangunan” yang membangun fondasi ekonomi modern tapi juga menabur benih otoritarianisme. Gus Dur, sang “Wali Nanggroe” yang merevolusi pluralisme tapi jatuh korban intrik politik.
Usulan ini seperti upaya menutup luka dengan plester emas—menghormati jasa sambil mengabaikan trauma.
Dukungan Jokowi dan Gerindra terasa tulus dalam kerangka mikul dhuwur, tapi juga strategis di mana di era Prabowo, ini bisa jadi cara melunakkan citra Orde Baru bagi generasi Z yang hanya kenal Soeharto lewat buku sejarah.
Fadli Zon, dengan gaya khasnya yang blak-blakan, justru menyalakan api perdebatan, mengingatkan kita bahwa fakta sejarah sering kali bergantung pada siapa yang memegang pena.
Implikasinya mendalam. Bagi pendukung, ini langkah rekonsiliasi, mengakui 49 tokoh berjasa sebagai cermin keberagaman perjuangan—from buruh Marsinah hingga ulama Kholil—dan memperkuat narasi Pancasila sebagai perekat.
Tapi bagi kritikus seperti Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) dan Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, ini mengecewakan tapi tidak mengagetkan, sebuah langkah mundur yang mengaburkan akuntabilitas atas genosida 1965.
“Hari ini Kemenbud lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan… tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan,” keluh Dimas, menyoroti risiko polarisasi.
Apakah kita siap menghadapi demo ulang, atau justru butuh pengadilan sejarah ala Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi? Pada akhirnya, usulan ini bukan sekadar gelar—ia adalah cermin jiwa bangsa.
Di saat demokrasi kita matang, menghargai Soeharto dan Gus Dur berarti berani bicara lengkap, junjung jasanya, tapi jangan pendam korban.
Jika GTK menyetujui, 2025 bisa jadi tahun di mana Indonesia tak hanya memperingati pahlawan, tapi juga belajar dari kegagalan mereka.
Sejarah tak pernah netral, ia menunggu kita untuk menulis ulang, dengan keberanian yang lebih dari sekadar dukungan politik.*
