REDAKSIPOLITIK.COM – Di tengah hiruk-pikuk politik akhir pekan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali menjadi sorotan dengan dua pernyataan berbobot.
Pertama, dukungannya terhadap usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto yang menuai pro-kontra.
Kedua, penghormatannya atas sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terhadap dua kadernya, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Pernyataan ini disampaikan usai acara Funwalk menjelang Hari Ulang Tahun ke-14 NasDem di kantor DPP partai, Jakarta Pusat, pada Minggu (9/11/2025), di mana Paloh menekankan sikap partai yang bijak dan menghormati proses institusional.
Surya Paloh Dukung Gelar Pahlawan Soeharto
Paloh secara tegas menyatakan NasDem sepakat dengan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, meski menyadari adanya polemik.
“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” tegasnya melansir detikNews.
Ia mengajak publik untuk fokus pada kontribusi positif Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia, yang menurutnya membawa kemajuan pembangunan nasional yang masih dirasakan hingga kini.
“Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran. Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” tambah Paloh.
Usulan ini bagian dari daftar 49 nama calon pahlawan yang diserahkan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (8/11/2025), seperti diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Daftar tersebut mencakup 40 usulan baru dan 9 usulan lama, termasuk tokoh seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ulama Syekhona Kholil Bangkalan, Kiai Bisri Syansuri, serta aktivis buruh Marsinah. Paloh mengakui konsekuensi pro-kontra, tapi NasDem memilih sudut pandang positif:
“Segala sesuatunya termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, ya bagi NasDem melihat dari sisi positifnya ya” ujarnya.
Kontroversi ini meletus karena warisan Soeharto yang bercampur aduk: di satu sisi, ia diakui sebagai arsitek Orde Baru yang membangun infrastruktur dan stabilitas ekonomi; di sisi lain, rezimnya dituduh melakukan pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965 dan represi gerakan buruh.
Dukungan Paloh ini dilihat sebagai upaya NasDem untuk menjaga keseimbangan politik di era Prabowo, di mana rekonsiliasi sejarah menjadi isu sensitif.
Pengumuman resmi daftar pahlawan akan disampaikan langsung oleh presiden, dan publik diminta bersabar.
Hormati Sanksi MKD DPR untuk Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Tak lama setelah membahas Soeharto, Paloh beralih ke isu internal DPR yang melibatkan kadernya.
Ia menyatakan penghormatan penuh terhadap putusan MKD DPR yang menjatuhkan sanksi nonaktif kepada Ahmad Sahroni (6 bulan) dan Nafa Urbach (3 bulan) atas pelanggaran kode etik.
“Itu mekanisme DPR yang harus kita hormati kan,” ujar Paloh.
Ia menegaskan bahwa NasDem telah lebih dulu menonaktifkan keduanya, dan hingga kini belum ada keputusan pergantian antarwaktu (PAW).
“Partai sudah memberikan nonaktif, MKD melaksanakan prosesnya, sebagaimana mekanisme yang ada di dewan, saya pikir itu juga kita hormati. Sampai saat ini belum (melakukan PAW),” lanjutnya.
Putusan MKD ini berakar dari pernyataan kontroversial keduanya di media sosial terkait isu sensitif, yang dianggap melanggar etika legislatif.
Bagi Nafa, sanksi mencakup peringatan agar lebih hati-hati dalam menyampaikan pendapat dan menjaga perilaku ke depan, dengan masa nonaktif dihitung sejak penonaktifan partai.
Sementara Sahroni, yang dikenal vokal di Komisi III DPR, juga terbukti melanggar kode etik serupa.
Paloh menekankan sikap partai yang kooperatif, menunjukkan komitmen NasDem terhadap transparansi internal.
Keseimbangan di Tengah Polemik
Pernyataan ganda Paloh ini mencerminkan strategi NasDem sebagai partai koalisi pemerintah yang fleksibel: mendukung narasi positif sejarah nasional sambil menjaga disiplin internal.
Di satu sisi, dukungan untuk Soeharto bisa memperkuat aliansi dengan kelompok konservatif; di sisi lain, penghormatan terhadap MKD menunjukkan NasDem tak ingin terlibat skandal etika yang merusak citra.
Aktivis HAM dan oposisi mungkin melihat ini sebagai pencucian sejarah, terutama dengan nama Marsinah yang berdampingan dengan Soeharto di daftar pahlawan.
Namun, bagi Paloh, ini soal objektivitas yaitu segala sesuatu ada sisi positifnya.
Saat Indonesia memasuki fase transisi pasca-pemilu, pernyataan seperti ini bisa jadi pengingat bahwa politik bukan hitam-putih.
Apakah gelar pahlawan Soeharto lolos seleksi, atau sanksi kader NasDem berujung PAW? Publik menanti, sementara NasDem terus bangun narasi inklusif.*
